Gerakan Perlawanan Terhadap Kapitalisme & Neoliberalisme

LKIMBUNM.id – Kapitalisme sebagai ilmu ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith, dimana dia adalah peletak dasar pemikiran ekonomi kapitalisme dengan penjelasannya tentang bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Melaluinya kapitalisme melakukan klasifikasi antara nilai guna dengan nilai tukar yang ada pada setiap komoditi. Ukuran riil dari nilai tukar komoditi, harus dilihat dari kondisi pertukaran, dimana ‘ukuran riil’ dari nilai komoditi adalah kuantitas dari kerja yang berada dalam barang-barang lain yang dapat dipertukarkan di pasar. Teori adam smith kemudian di kritik oleh David Ricardo terutama yang berkaitan dengan nilai komoditi.

Menurutnya nilai komoditi terdapat pada kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat-alat kerja. Ricardo menemukan bahwa komoditi yang dijual pada harganya, kira-kira akan setara dengan jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinnya. Asumsinya satu-satunya nilai tukar, berawal dari jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi.

Paul Baran menyatakan bahwa kapitalisme terbentuk ketika terjadi akumulasi modal dalam bentuk modal dagang yang kemudian menjadi dasar ekspansi  Eropa dimana negara memberikan dukungan terhadap kompetisi. Dengan demikian, Baran melihat perkembangan kapitalisme sebagai perkembangan di satu wilayah dengan mengorbankan wilayah-wilayah lainnya. Baran berjasa dalam meletakkan dasar-dasar eksploitasi kapitalisme yang dilanjutkan oleh sejumlah teoritisi neo marxis yang menjelaskan tentang bagaimana ekspansi kolonial ini telah membawa ketergantungan pada sejumlah negara.

Tapi ternyata kapitalisme membawa kegagalan serius dampaknya adalah timbunan hutang yang ada di negara-negara berkembang. Karenanya diperlukan sebuah strategi baru, yang kemudian dikenal dengan neo liberalisme. Pada dasarnya neo liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neo liberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar. Kehadiran IMF menjadi diperlukan terutama ketika banyak negara tidak mampu membayar hutangnya kembali. Peranya menjadi kian penting saat Asia memasuki krisis terberatnya pada dekade 1997 dimana IMF mencoba ikut memecahkan. Salah satu program IMF yang populer dinamakan dengan SAP (Structural Adjusment Program) yang didasarkan atas keyakinan bahwa sektor swasta lebih efektif, dinamis dan bereaksi lebih baik terhadap ekonomi pasar daripada sektor pemerintah.

Karenanya IMF selalu mendorong setiap negara untuk berintegrasi dalam pasar dunia melalui beberapa kebijakan, diantaranya: pertama menurunkan nilai tukar mata uangnya agar lebih kompetitif, kedua mengurangi hambatan-hambatan perdagangan sehingga mendorong industri lokal lebih kompetitif dalam menghadapi produk impor yang lebih murah, ketiga memberikan insentif ekspor seperti keringanan pajak dan subsidi keuangan, keempat merangsang investasi asing dengan menciptakan wilayah perdagangan bebas atau memberikan pembebasan pajak. Di samping sejumlah program ini juga ada sejumlah bantuan yang berada di bawah program-program IMF yang tetap konsisten dengan paradigma utamanya, yakni mencebur dalam mekanisme pasar bebas serta mengurangi peran negara.

Peran IMF yang terpenting adalah melakukan liberalisasi finansial dan ini sepenuhnya mendapat dukungan penuh Amerika. Liberalisasi Finansial yang dipaksakan pada semua negara tentu memiliki efek yang membahayakan.

Tentu ada sejumlah kelemahan-kelemahan yang ada dalam IMF saat menjalankan programnya. Kritikan utama yang selalu muncul adalah cara kerja IMF yang sangat tertutup dan andaikan ada informasi maka itupun informasi yang sangat sepele. Kritik lain adalah tidak adanya akuntabilitas dan evaluasi terhadap sejumlah program IMF. Apalagi IMF selalu mengaku sebagai lembaga antar pemerintah sehingga tidak merasa perlu bertanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas dan evaluasi tidak terjadi karena IMF selalu menghindar berurusan dengan wakil pemerintah dari kalangan yang lebih luas, dengan berdalih pada artikel V statutanya, yang menyatakan bahwa kementrian keuangan dan para pejabat Bank Sentral adalah pihak yang memiliki hubungan langsung dengan IMF.

Di sisi lain pendekatan IMF terhadap persoalan tenaga kerja benar-benar mengacu pada pasar, fleksibilitas tenaga kerja akan memberi rangsangan bagi bisnis dan penanaman modal yang pasti akan mendorong kenaikan upah maupun perubahan iklim kerja jika negara terus berkembang. Dampak pendekatan ini yang menyolok adalah melejitnya angka pengangguran. Selain itu juga yang tak kalah hebohnya, perhatian IMF pada perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan ekspor telah ‘berhasil’ merusak lingkungan. Mengingat sejumlah kelemahan-kelemahan diatas itu pulalah maka ada kritik bahkan tuntutan untuk membubarkan saja institusi ini.

Dampaknya di Indonesia

Seluruh negara yang menerapkan sistem ekonomi neoliberal mengalami keterpurukan, dimana bertambahnya kemiskinan, kelaparan, hutang yang kian membengkak dan terkurasnya sumber daya alamnya tapi tidak mensejahterakan rakyanya tapi justru memperburuk, kita bisa melihat indonesia sebagai contoh. Pada tahun 1997 asia dilanda krisis ekonomi, dampaknya sangat terasa dimana kurs rupiah terhadap dolar menurun karena terjadinya inflasi dimana dolar langka di pasaran sehingga yang tadinya Rp 3000/dolar menjadi Rp 15000/dolar dan ketika indonesia jatuh tempo untuk membayar utang indonesia tidak mampu karena devisa pemasukan negara tidak mampu untuk membayar utang maka terjadilah krisis ekonomi dimana kita bisa lihat naiknya harga barang–barang dan bertambahnya utang indonesia sehingga indonesia begitu terpuruk, ketika kondisi negara dalam keadaan terpuruk IMF datang menawarkan bantuan untuk membayar utang akan tetapi dengan kesepakatan yang telah diajukan IMF, puncak kemarahan rakyat karena kondisi bangsa indonesia yang kian memburuk pada tahun 1998 reformasi terjadi dan menumbangkan rezim orde baru, Presiden Soeharto  yang dianggap sebagai penyebab krisis, korupsi, penggelapan data ekonomi, pada masa berkuasanya baik dilingkungan kerabat dekat maupun orang sekitarnya itu dari segi internal dan dari segi eksternal ketika indonesia jatuh tempo membayar utang dolar ditarik dari pasaran yang dilakukan George Zoroz, dalam hukum ekonomi mengatakan jika barang langka maka barang naik sehingga kurs rupiah turun yang menyebabkan utang indonesia kian membengkak dan IMF datang dengan dali bantuan..

Kalaupun bantuan IMF yang menurut jadwal akan mengcur pada 4 juni 1998, itu tidak punya arti jika dibandingkan persoalan gawat yang dihadapi bangsa indonesia. Kini, kita akan menghadapi situasi yang akan menuju collaps-nya mekanisme sistem ekonomi, dimana hutang luar negeri swasta. APBN yang membengkak, inflasi yang kian hebat. Sebagai akibat kerusuhan 13-16 mei 1998, jaringan distribusi, pemasaran, dan retail mengalami dislokasi dan kerusakan yang amat besar. Ditengah kondisi yang sangat terpuruk, kita menghadapi persoalan yang sangat mendasar bagaimana kita menyampaikan barang kebutuhan pokok kepada rakyat dengan harga terjangkau. Kondisi saat itu sudah tak tertahankan lagi. Dalam kondisi itu uang hanya bernilai kertas belaka sementara barang yang ingin ”ditubruk” dengan uang, ini adalah suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan ekonomi yang dapat membawa kita pada kehancuran ekonomi secara menyeluruh.

Ternyata kedatangan IMF bukannya membantu ekonomi bangsa justru menambah beban utang dan bunga utang,  agar indonesia dapat membayar utang IMF segala subsidi yang terdapat pada kesehatan, pendidikan, dll harus dicabut, dampaknya rakyat indonesia bertambah miskin dan kelaparan serta banyaknya pengangguran dan perusahaan-perusahaan  kecil dan menengah gulung tikar. PHK besar-besaran terjadi, segala kebijakan pemerintah adalah pesanan IMF. Sekarang indonesia menganut sistem ekonomi neoliberal dimana peran negara mulai hilang dalam ekonomi. Tambang-tambang dan sumber daya alam lainya sudah diprivatisasi oleh pihak swasta dimana sebagian besar dari keuntungannya diambil pihak swasta dan negara hanya mendapat sebagian saja, langkah apakah yang harus dilakukan untuk menentang kapital-neoliberal ?.

Melawan neoliberalisme

Melihat kondisi bangsa ini yang semakin terpuruk akibat sistem neolibreralisme yang dianut maka kita harus membangun gerakan melawan neoliberal. Banyak negara yang berhasil melawan neoliberal. Sebagai contoh yang dapat kita dapat lihat dibeberapa negara yang berhasil melawan neoliberalisme adalah Iran, Venesuela, Bolivia, Korea dll. Dimana rezim yang berkuasa memerintah atas panduan kebijakan neoliberal, seperti liberalisasi perdagangan dan investasi, privatisasi perusahaan-perusahaan  miliki negara, pasar tenaga kerja yang semakin fleksible, pemotongan anggaran belanja publik yang besar sehingga keadaan masing-masing ekonomi semakin menderita krisis dan kemiskinan yang bertambah.

Kondisi objektif ini semakin menjadikan semangat perlawanan terhadap neoliberal sebagai inti pembangunan gerakan sosial. Akan tetapi di indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa krisis yang dihadapi bangsa ini karena rezim orde baru dan menginginkan agar pemerinahannya diganti yang lebih bersih, tetapi menempatkan kebobrokan itu diluar konteks neoliberal akan berakibat fatal.

Karena sudah mengetahui neoliberal musuh bersama maka tahap selanjutnya adalah metode perjuangan tersebut dilakukan. Di inonesia gerakan sosial terbagi dua kubu: pertamabahwa perubahan tidak mesti melalui instrumen kekuasaan secara langsung. Kelompok ini adalah non – partisan. Kedua adalah dengan kekuasaan langsung karena kekuasaan langsung  kita bisa merubah kebijakan neoliberal menjadi anti neoliberal. Kelompok ini disebut partisan. Melihat gerakan sosial yang sukses melawan rezim kapital-neoliberal adalah merupakan perjuangan politik. Ada beberapa pemaknaan mengenai perjuangan politik ini.

Pertama adalah neoliberal tidak dipandang hanya sebagai kebijakan-kebijakan ekonomi semata karena sesungguhnya adalah proyek  politik dari kelas berkuasa (bangkir-bangkir internasional, perusahaan-perusahaan internasional, lembaga-lembaga donor, organisasi-organisasi ekonomi internasional dan kolaborator-kolaborator lokal).

Kedua adalah berdasarkan pengertian diatas dimana  penolakan terhadap kebijakan neoliberal yang bersifat politik. Gerakan sosial harus merebut kekuasaan politik untuk menerapkan kebijakan diluar neoliberal.

Inti dari kekuaasaan kapitalis-neoliberal adalah pelembagaan kekuasaan yang timpang antara rakyat dan pemangku kekuasaan. Dalam wacana neoliberal raklyat dizinkan berpolitik secara damai melalui penyelenggaraan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu. Aspirasi politik rakyat diamanatkan kepada wakil rakyat  yang  terpilih akan tetapi tidak jarang aspirasi rakyat dengan wakil rakyat bertolak belakang. Disinilah pembangunan radikal gerakan sosial yang berhasil ditunjukan melalui perubahan secara radikal hubungan kekuasaan, dimana rakyat menjadi pusat dan tujuan kekuasaan. Dengan berbasis massa artinya gerakan tersebut harus sanggup menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi massanya. Gerakan sosial yang mencul saat ini akibat kegagalan proyek pemikiran dan praktek politik abad 20 yaitu kapitalisme dan sosialisme dimana yang pertama merajalelanya kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara berkembang dan yang kedua adalah munculnya kediktatoran politik yang mengatasnamakan persamaan dan keadilan dibidang ekonomi. Sebagai alternatifnya muncullah demokrasi. Tapi dalam perjalanannya demokrasi tidak seperti apa yang diharapkan terutama di era neoliberalismekarna telah dibajak, karena itu gerakan sosial demokrasi partisipatoris, dimana rakyat berrkuasa mengontrol, di mana rakyat berkuasa mengoperasikan dan mengontrol kekuasaannya secara langsung. Contohnya pada kepemilikan dan kontrol buruh atas tempat kerjanya dan kontrol ekonomi melalui koperasi, kepemilikan publik, jaringan kerja antara tenpat kerja dan komunitas, atau pendudukan dan penguasaan atas tanah oleh petani tak bertanah. Jadi ketika menolak kapital-neoliberal haruslah memberikan alternatif jangan cuma berteriak menolak tanpa solusi.

Indonesia Baru

Indonesia baru yang penulis maksud adalah Indonesia yang di mana di dalamnya semua masyarakat di dalamnya bersatu. Karena Indonesia adalah bangsa yang multi-kultur dan di dalamnya tidak ada kesenjangan sosial dan senantiasa menjaga bangsa ini utuh. Melihat Indonesia di mana terdapat berbagai macam, suku, bangsa, agama dan sudah saatnya kita membangun indonesia yang di mana seluruh keanekaragaman yang ada atau multikultur ini bersatu dan tidak ada didalamnya diskriminasi. Pancasila adalah solusi untuk menyatukan seluruh bangsa indonesia karena bangsa ini terdiri dari multi kultur dan pancasila terbukti mampu menyatukan semuanya dan seluruh masyarakat dari berbagai macam etnis, suku, agama, kepercayaan, ras, etnis dan lain- lainnya dan tidak ada yang merasa terdiskriminasi. Di zaman nabi muhamad terbentuknya suatu masyarakat madani bukan karena beliau menerapkan syariat islam, beliau mengumpulkan semua kepala suku, agama dan membentuk sebuah kesepakatan hukum di mana semuanya masyarakatnya sepakat dan siapapun yang melanggar perjanjian yang telah disepakati akan dilawan bersama dan setiap orang berhak menjalankan kepercayaannya masing-masing akan tetapi kesepakatan yang telah dibuat harus ditaati, dan pancasila telah terbukti mampui menyatukan semuanya dan tidak ada terdiskriminasi.

Penulis : Supair Agriansyah,S.pd. (Alumni LKIMB UNM)

Facebook Comments